Suhardi Hadiwijaya
Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran dan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tabalong (foto/shw)
TANJUNG, gentanewsonline.com – Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran dan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tabalong selama semester pertama tahun 2025.
Evaluasi ini juga mencakup proyeksi kinerja SKPD ke depannya.
Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo menyampaikan banyak catatan dan masukan dari DPRD kepada dinas terkait untuk meningkatkan kinerja SKPD.
Dalam rapat tersebut, Ari mengharapkan agar SKPD dapat lebih terbuka dan aktif dalam menjalin komunikasi untuk memperkuat hubungan kerja agar koordinasi dan kolaborasi antar instansi semakin efektif.
“Saya berharap setiap SKPD dapat lebih komunikatif dalam membangun hubungan, terutama dengan DPRD,” kata Ari dalam Rapat Evaluasi Kinerja Disperkim dan Disporapar Tabalong, di Gedung DPRD Tabalong, Selasa (12/8/2025).
“SKPD harus lebih aktif lagi turun untuk menyelasaikan masalah,” tambahnya.
Dalam evaluasi itu, salah satu catatan yang disampaikan ialah tentang perluasan cakupan pelayanan dengan memberikan solusi yang lebih terintegrasi.
Ari menekankan bahwa penting bagi SKPD untuk tidak saling lempar tanggung jawab, melainkan saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kita minta ada perluasan pelayanan penanganan masalah di masyarakat. Misalnya seperti di wilayah perumahan, Perkim saja yang mengurusi supaya penanganannya bisa fokus,” jelas Ari.
Dalam rapat evaluasi tersebut, anggota Komisi III DPRD Tabalong secara bergiliran menyampaikan catatan dan masukan sebagai evaluasi terhadap kinerja SKPD.
Salah satunya dari Jurni dari Fraksi Partai Golkar. Ia menyarankan SKPD memiliki data yang akurat terhadap kebutuhan. Salah satunya kebutuhan-kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di setiap wilayah.
Hal ini, lanjut Jurni agar penyebaran dan pemasangan PJU dapat dilakukan secara tepat sasaran dan merata.
Anggota Komisi III lainnya dari Parpol PKB, Marisanti menyampaikan pentingnya menjaga keberlangsungan program bedah rumah dan manfaat dari program tersebut bisa benar-benar merasakan dampaknya secara berkelanjutan.
“Kalau ada warga kita yang ingin memohon bantuan bedah rumah atau sebagainya, apa-apa saja yang perlu disiapkan, kemana kita mengajukannya”, ucap Marisanti.
Di sisi lain, Gina Sonia Kamila dari Partai Gerindra mempertanyakan soal transparansi dalam pemberian beasiswa oleh Disporapar.
Menurutnya, penting agar proses seleksi dan penyaluran beasiswa ini lebih terbuka, agar tidak ada kesan ketidakadilan dan semua pihak bisa memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Sunardi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar Disporapar dapat memberikan dukungan lebih terhadap program olahraga di desa, salah satunya dengan memfasilitasi pembangunan fasilitas olahraga terpadu yang memadai.
Termasuk H Supoyo dari Parpol PDIP dan Dahli dari Parpol PAN juga menyampaikan hal-hal yang mendongkrak serapan anggaran. (hrd – 01)